Membangun Narasi Politik Harapan

Membangun Narasi Politik Harapan


BungaShio - Masa kampanye pemilihan presiden 2019 sudah bergulir sejak 23 September lalu. Menarik untuk mencermati bagaimana dua pasang kandidat calon presiden dan wakil presiden melakukan komunikasi politik guna mendulang simpati pemilih.

Joko Widodo, sang capres petahana, dalam sejumlah penampilan publiknya selalu membangun narasi politik yang cenderung optimistik. Ia dan tim politiknya selalu membanggakan capaian pemerintah dalam membangun infrastruktur yang diklaim berbanding lurus dengan menurunnya angka kemiskinan. Berkali-kali pula, ia meyakinkan publik bahwa Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia.

Sebaliknya, kelompok oposisi cenderung mempraktikkan gaya komunikasi politik yang berbeda. Sejak jauh-jauh hari sebelum masa kampanye dimulai, pihak oposisi gencar membangun narasi politik dengan kecenderungan pesimistis. Kita tentu ingat pidato Prabowo Subianto yang menyebut adanya kemungkinan Indonesia bubar pada tahun 2030. Pula berderet pernyataannya yang menyebut kedaulatan Indonesia tengah terancam oleh dominiasi kekuatan ekonomi dan politik asing.

Dua narasi politik itu tentu harus dibaca dalam bingkai kontestasi politik elektoral 2019. Kubu petahana berupaya membangun sebuah narasi besar bahwa negara ada dalam kondisi baik-baik saja. Ekonomi tumbuh pesat, politik stabil, penegakan hukum dan HAM tak ada masalah. Motivasinya tentu untuk mempertahankan popularitas dan elektabilitas capres petahana.

Sebaliknya, pihak oposisi berupaya mendelegitimasi pemerintah dengan membangun semacam kontra-narasi yang menyebut negara dalam kondisi darutat, kritis, dan terancam. Oposisi berupaya membangun opini publik bahwa pemerintah gagal melaksanakan mandat rakyat dan tidak layak dipilih kembali. Slogan "Make Indonesia Great Again" yang mengadopsi jargon kampanya Donald Trump pun belakangan ramai digaungkan oleh kubu oposisi.

Mendistorsi Realitas

Harus diakui bahwa kedua narasi politik tersebut sama-sama tidak utuh dan tidak merepresentasikan realitas yang sesungguhnya. Klaim bahwa negara dalam kondisi baik-baik saja dalam banyak hal perlu dikoreksi ulang. Di bidang ekonomi saja, kita menyaksikan sendiri terjadi perlambatan yang signifikan. Pembangunan infrastruktur jelas belum menunjukkan manfaat berarti bagi laju pertumbuhan ekonomi. Penurunan angka kemiskinan pun tampaknya hanya klaim yang tidak sepenuhnya valid. Ditambah merosotnya nilai tukar rupiah pada dolar yang hingga hari ini masih belum teratasi.

Namun demikian, menganggap negara tengah ada dalam kondisi darurat, bahkan berpotensi bubar lebih merupakan perilaku yang halusinatif. Bahwa banyak sumber daya alam Indonesia dikelola oleh perusahaan asing itu benar adanya. Namun, harus juga diingat bahwa fenomena modal asing di Indonesia sudah terjadi sejak era pemerintahan Soeharto. Di era ekonomi global seperti saat ini, menganggap investasi asing sebagai semata ancaman, alih-alih peluang adalah pemikiran yang irasional.

Pertarungan dua narasi politik itu terbukti tidak memberikan pengaruh positif apa pun bagi bangsa dan negara. Di satu sisi, narasi politik penguasa dalam banyak hal telah mendistorsi realitas yang sesungguhnya. Di sisi lain politik pesimisme dan ketakutan yang gaungkan oleh kelompok oposisi terbilang tidak mampu menawarkan solusi apa pun. Fatalnya lagi, masing-masing kubu acapkali meneguhkan narasinya dengan menebar hoaks, fitnah, juga pelintiran kebencian (spin of hate).

Dalam bukunya The Politics of Fear: What Right-Wing Populist Discourses Mean, Ruth Wodak menyebut bahwa narasi politik berbasis ketakutan, pesimisme, dan kemarahan merupakan fenomena politik yang berkembang di sejumlah negara Eropa di awal abad ke-20. Fenomena ini mendapat momentum ketika terjadi kebangkitan gerakan populisme sayap kanan di sejumlah negara Eropa yang dimotori oleh golongan konservatif. Kelompok kanan-konservatif menggunakan isu imigran, terorisme, bahkan liberalisme untuk menyerang pemerintah yang beraliran progresif.

Kondisi yang nyaris serupa terjadi di Indonesia. Kebangkitan politik identitas yang disusul dengan kebangkitan populisme konservatif telah melahirkan gelombang anti-pemerintah. Puncaknya terjadi pada momen Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Protes jalanan yang mengusung isu sentimen agama dan digerakkan oleh tokoh-tokoh Islam garis keras terbilang berhasil menggoyang wibawa pemerintah. Hampir sama dengan di Eropa, di Indonesia, konsumen utama narasi politik ketakutan, pesimisme dan kemarahan pun sebagian besar adalah kelompok konservatif.

Pemimpin Transformatif

Berkaca dari kondisi itu, dibutuhkan narasi politik alternatif yang mampu menutup celah yang ditinggalkan oleh dua narasi politik tersebut. Pada titik inilah tepat kiranya kita menggaungkan kembali gagasan mengenai politik harapan.

Politik harapan, sebagaimana dijelaskan oleh Jonathan Sacks merupakan sebuah tawaran di tengah maraknya politik berbasis narasi ketakutan, pesimisme, dan kemarahan (anger). Dalam bukunya The Politics of Hope, Sacks menjelaskan bahwa politik harapan, secara sederhana dapat dipahami sebagai sebuah gagasan politik yang memperjuangkan terwujudnya negara kesejahteraan (welfare state). Kesejahteraan yang dimakud Sacks meliputi kesejahteraan di bidang ekonomi, kebebasan, dan demokrasi dalam politik, penegakan hukum, serta jaminan atas hak azasi manusia.

Sacks menegaskan bahwa politik harapan menolak narasi politik yang dikembangkan dengan menebar pesimisme, ketakutan, bahkan kemarahan. Namun, politik harapan juga tidak mentoleransi narasi politik yang dibangun atas dasar utopisme atau janji-janji melangit yang membuai, namun sukar direalisasi. Dalam logika politik harapan, narasi politik harus dibangun di atas fondasi visi yang jelas, terukur dan bisa dieksekusi (executable).

Di tengah sengkarut kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang dihadapi Indonesia saat ini, membangun narasi politik harapan adalah salah satu cara kita melahirkan pemimpin berkarkter transformatif. Robert I. Rotberg, dalam buku Transformative Political Leadership mencirikan pemimpin politik berkarakter transformatif dengan setidaknya empat karakter. Pertama, idealized influence, yakni semacam kharisma yang membuat publik percaya dan yakin akan kepemimpinannya.

Kedua, inspirational motivation, yakni pemimpin yang mampu menggelorakan inspirasi sekaligus motivasi untuk mewujudkan harapan menjadi kenyataan. Ketiga, intellectual simulation, yakni selalu menghadirkan ide, gagasan, dan terobosan baru dalam menyelesaikan persoalan. Terakhir, individualized consideration, yakni bersikap apa adanya, tidak menganggap citra diri sebagai segala-galanya dan tidak membangun jarak dengan warganya.

Pemimpin berkarakter transformatif tidak akan trengginas mengumbar janji, memoles citra di depan media, serta meninabobokan publik dengan mendistorsi dan melebih-lebihkan fakta. Pemimpin transformatif juga tidak menebar pesimisme, ketakutan, apalagi kemarahan untuk menciptakan sentimen publik. Pemimpin transformatif adalah senyawa perpaduan antara pemikir-pekerja yang mampu menyinergikan kekuatan pemerintah, pasar dan masyarakat sipil.

Dalam ujaran Napoleon Bonaparte, pemimpin sejati adalah "a dealer in hope", alias sang penjual sekaligus pembeli harapan. Seorang pemimpin barangkali bukan sosok yang sempurna, namun ia harus menjadi sosok yang mampu mengelola harapan publik, terutama di masa-masa krisis.

Siti Nurul Hidayah peneliti, alumus UIN Yogyakarta


(mmu/mmu)
Membangun Narasi Politik Harapan Membangun Narasi Politik Harapan Reviewed by zona jp on Oktober 29, 2018 Rating: 5

Tidak ada komentar:

Gambar tema oleh follow777. Diberdayakan oleh Blogger.