Akhir Polemik Data Beras

Akhir Polemik Data Beras
BungaShio-Produksi beras nasional menjadi data strategis karena menyangkut kebutuhan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Pemerintah pada 22 Oktober 2018 secara resmi mengumumkan produksi beras nasional tahun 2018 sebesar 56,54 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara 32,42 juta ton beras. Hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut diharapkan menjadi tolak ukur kebijakan pemerintah untuk menentukan cadangan beras domestik dalam rangka ketahanan pangan nasional.
Polemik data beras kerap berulang ketika adanya kebijakan impor beras. Kementerian Perdagangan di satu sisi menyatakan bahwa impor beras untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran sehingga tidak terjadi kerawanan pangan dan menekan laju inflasi. Untuk Bulog dan Kementerian Pertanian, impor beras sebagai salah satu pertanda tidak tercapainya ketahanan pangan dan swasembada beras nasional. Dengan dikeluarkannya data produksi beras menjadikan akhir dari polemik baik di institusi pemerintah maupun di masyarakat.
Sebelumnya, perkiraan Kementerian Pertanian potensi luas panen tahun 2018 mencapai 15,99 juta hektar dengan perkiraan produksi 83,03 juta GKG atau setara 46,5 juta ton beras. Menurut Kementan terjadi surplus beras mencapai 13,03 juta ton sehingga impor beras tidak perlu dilakukan mengingat cadangan beras lebih dari cukup untuk menghidupi penduduk Indonesia sekitar 265 juta selama 6 bulan ke depan.
Perhitungan data produksi gabah dan beras oleh Kementan bukan tanpa dasar, yakni dengan metode data historis dari tahun 2007 digunakan untuk memprediksi data produksi beras walaupun BPS dari tahun 2015 tidak mempublikasikannya. Sehingga data beras menjadi tidak akurat dan menjadi polemik dalam masalah tata niaga beras nasional.
Jalan panjang demi memperbaiki data produksi beras nasional dilakukan dari tahun 2015. BPS bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), dan Badan Informasi Geospasial (BIG) mengembangkan metode baru bernama Kerangka Sampel Area (KSA). Metode KSA didefinisikan sebagai teknik pendekatan penyampelan yang menggunakan area lahan sebagai unit enumerasi. Sistem ini berbasis teknologi sistem informasi geografi (SIG), penginderaan jauh, teknologi informasi, dan statistika yang saat ini sedang diimplementasikan di Indonesia untuk perolehan data dan informasi pertanian tanaman pangan khususnya produksi padi.

Pendekatan KSA diharapkan mampu menjawab penyediaan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung perencanaan program ketahanan pangan nasional. Hasil metode KSA menunjukkan luas baku sawah tahun ini hanya 7,1 juta hektar atau turun 650 ribu hektar dari tahun 2013 yang luasnya masih 7,75 juta hektar. Gencarnya pembangunan ekonomi seperti pembangunan infrastruktur, bandara, perumahan, pabrik dan lainnya menjadi penyebab berkurangnya luas baku sawah. Jika dalam perhitungan produksi gabah/beras tidak mengikutkan faktor koreksi luas lahan akan menyebabkan luas tanam dan luas panen hasilnya akan bias.
Sebelumnya untuk menentukan luas panen ditentukan secara manual dan berjenjang, sehingga secara objektivitas sangat diragukan validitasnya. Metode KSA melalui pengamatan segmen dengan teknologi informasi menghasilkan luas panen dengan akurasi tinggi. Dari angka luas baku sawah tersebut, luas panen yang berhasil direkam adalah 10,9 juta hektar. Berdasarkan luas potensi panen sepanjang 2018 dan produktivitas hasil ubinan, diperkirakan potensi produksi GKG mencapai 56,54 juta ton atau setara 32,42 juta ton beras.
Berdasarkan konsumsi beras baik secara langsung di tingkat rumah tangga maupun konsumsi tidak langsung setiap tahun dilakukan pemutakhiran melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Menurut BPS, untuk tahun 2017 adalah 111,58 kg/kapita/tahun atau 29,57 juta ton/tahun. Dengan demikian, bila diasumsikan konsumsi beras yang telah disesuaikan untuk tahun 2018 sama dengan 2017, maka selama 2018 terjadi surplus beras sebesar 2,85 juta ton.
Dari data di atas, konsumsi beras penduduk Indonesia secara nasional sebesar 2,46 juta per bulan yang harus bisa dijangkau dan tersedia di pasaran. Dengan asumsi surplus beras sekitar 2,85 juta ton hanya mencukupi 1 bulan untuk makan penduduk Indonesia. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi, bahkan dapat bergejolak secara sosial dan politik apabila ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional.
Selain sebagai ketahanan pangan nasional, defisit jumlah cadangan beras akan mempengaruhi harga beras sehingga potensi inflasi akan meningkat. Semakin harga beras naik maka akan naik pula garis kemiskinan, karena porsi pengeluaran penduduk adalah pembelian beras. BPS mencatat pengaruh beras terhadap garis kemiskinan di perkotaan sebesar 20,95 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 26,79 persen. Jika tidak diimbangi dengan daya beli masyarakat yang meningkat, harga beras yang tinggi akan menjadi variabel penentu meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Berdasarkan data impor beras yang akan dilakukan sepanjang 2018 sebesar 2 juta ton ditambah dengan surplus beras sebesar 2,85 juta ton, maka cadangan beras nasional mencapai 4,85 juta ton atau hanya cukup untuk konsumsi dua bulan ke depan. Misalkan untuk keperluan cadangan beras supaya mencukupi konsumsi beras selama enam bulan ke depan, maka perlu beras sebesar 14,76 juta ton sehingga masih defisit 9,71 juta ton secara nasional.
Lebarnya deviasi antara data yang ada di Kementerian Pertanian dengan hasil metode KSA oleh BPS harus disikapi secara bijak oleh pemerintah. Kebijakan impor untuk menutupi defisit cadangan beras nasional juga harus dilakukan hati-hati, karena akan mengakibatkan jatuhnya harga gabah di tingkat petani produsen. Di lain pihak petani sebagai penghasil padi tidak pernah merasakan keuntungan dari kenaikan harga padi karena ketika gabah atau beras naik, Bulog pun melakukan intervensi pasar. Hasilnya petani tetap sebagai pejuang beras yang sulit mendapatkan keuntungan rupiah demi memperbaiki kehidupannya.

A. Saebani KSK & Statistisi Ahli di BPS Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

(mmu/mmu)
Akhir Polemik Data Beras Akhir Polemik Data Beras Reviewed by zona jp on November 01, 2018 Rating: 5

Tidak ada komentar:

Gambar tema oleh follow777. Diberdayakan oleh Blogger.