Memaknai Narasi "Sontoloyo" Jokowi

Memaknai Narasi Sontoloyo Jokowi
BungaShio - Istilah "sontoloyo" mendadak ramai dibicarakan publik. Orang nomor satu di republik ini, Presiden Joko Widodo, dua kali mengucapkan kata itu. Pertama, diucapkan saat penyerahan sertifikat tanah gratis kepada 5.000 warga DKI Jakarta di Kebayoran Lama, 23 Oktober. Kedua, sehari kemudian seusai membuka Trade Expo Indonesia di Tangerang, Banten.
Entah kata sontoloyo tersebut secara sengaja diucapkan Jokowi atau sekadar keceplosan, yang pasti pro dan kontra menyelimuti atas ucapan tersebut. Sejumlah politikus mengkritik Jokowi atas kata yang dilontarkan itu. Mereka berpendapat, tidak pantas dan tidak elok seorang presiden mengungkapkan istilah sontoloyo yang secara makna berkonotasi negatif. Secara litterlijk, kata sontoloyo mempunyai arti konyol, tidak beres, atau bodoh. Istilah ini biasanya dipakai sebagai kata makian ataupun umpatan.
Namun, sebagian kalangan memaklumi kata yang diucapkan Jokowi tersebut. Apalagi kata sontoloyo ditujukan kepada politikus yang selama ini dianggap memainkan politik yang sudah di luar akal sehat. Salah satu yang membuat Jokowi kesal adalah terkait dengan rencana pengguliran dana kelurahan pada tahun depan.
Rencana itu menuai kritik pedas dari sejumlah politikus. Jokowi heran karena ide dana kelurahan muncul atas usul Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) tentang kebutuhan dana untuk meningkatkan kinerja kelurahan. Apeksi menuntut keadilan (alias cemburu) terhadap desa yang mendapat kucuran dana hingga Rp 187,6 triliun selama 2015-2018.
Atas dasar tuntutan keadilan itulah, Jokowi kemudian menganggarkan Rp 3 triliun untuk dana kelurahan. Dana tersebut diambil dari dana desa yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp 73 triliun pada RAPBN 2019. Penggelontoran dana tersebut merupakan upaya mewujudkan pembangunan yang merata mengingat kelurahan di Indonesia mayoritas masih minim anggaran pembangunan. Padahal kelurahan juga merupakan tonggak pembangunan Indonesia. Sesuai dengan prinsip Jokowi, ia ingin melakukan pembangunan yang merata, seimbang, dan berkeadilan.
Selain itu, ungkapan sontoloyo Jokowi juga dialamatkan pada para politikus yang suka menebar fitnah (hoaks) dan ujaran kebencian. Pasalnya, memasuki tahun politik, tren hoaks dan ujaran kebencian terus meningkat. Hasil riset Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) misalnya mengatakan, selama September 2018, terdapat 52 dari 86 berita hoaks dengan konten politik. Sedangkan selama Juli-September 2018, terdapat 230 hoaks dengan berbagai konten. Konten tertinggi yakni politik 58,7 persen, agama 7,39 persen, penipuan 7,39 persen, lalu lintas 6,96 persen, dan kesehatan 5,2 persen.
Banyaknya politikus menebar berita bohong di tahun politik mengingatkan kita pada karya Erving Goffman berjudul The Presentational of Self in Everyday Life (1959) tentang dramaturgi. Dalam dramaturgi, para politikus (sontoloyo) memainkan sandiwara untuk mengelabuhi masyarakat. Di depan publik seolah-olah anti-hoaks dan ujaran kebencian, padahal di belakang mereka adalah aktor intelektual dan dalang di balik merebaknya hoaks dan ujaran kebencian itu.
Karena itu, narasi sontoloyo yang disampaikan Jokowi dalam sejumlah kesempatan tidak bisa sepenuhnya dianggap buruk. Justru menurut saya ada benarnya. Narasi tersebut dapat berfungsi menggugah kesadaran masyarakat Indonesia tentang adanya politik di luar akal sehat, bahaya hoaks dan ujaran kebencian di tahun politik. Apalagi jika ditilik dalam literatur sejarah, narasi sontoloyo rupanya memiliki akar yang kuat.
Bung Karno misalnya pernah mengungkapkan narasi tersebut. Bung Karno pernah menulis artikel berjudul Islam Sontoloyo di Majalah Panji Islam. Artikel tersebut berisi tentang kekesalan Bung Karno melihat umat Islam yang saat itu mengagung-agungkan taqlid dan bid'ah. Dalam pandangannya, taqlid dan bid'ah hanya akan membatasi pembaruan pemikiran dan inovasi dalam jiwa Islam. Bung Karno kesal ketika orang melakukan perubahan dianggap kafir, orang belajar pengetahuan barat disebut kafir, ilmu kedokteran dikatakan kafir, bahkan sendok, garpu, radio, kursi dicap kafir.
Selain Bung Karno, Ruddy Agusyanto juga menulis buku berjudul Budaya Sontoloyo (2012). Di sini, Agusyanto mengungkapkan kekesalannya saat melihat ada negeri tropis namun masyarakatnya masih kelaparan. Sebaliknya, ada negara non-tropis namun justru masyarakatnya kelimpahan sumber daya pangan. Agusyanto kesal karena masyarakat tropis tidak bisa memanfaatkan berkah sinar matahari yang selalu bersinar sepanjang tahun di teritorinya dengan sumber daya pangan yang berkelimpahan untuk kehidupannya, sementara masyarakat non-tropis justru berhasil memonopoli kekayaan bumi tropis tanpa memikirkan nasib pemilik kekayaan alam yang dikuasainya.

Kondisi itulah yang kemudian disebut sontoloyo oleh Agusyanto. Selain itu, narasi sontoloyo juga ditujukan Agusyanto ketika kebudayaan suatu bangsa dikuasai oleh bangsa lain. Sebab, jika itu yang terjadi, maka akan sangat mudah bagi bangsa lain untuk mengendalikan bangsa yang telah berhasil didominasi.
Itulah akar sejarah sontoloyo yang pernah ada. Jadi narasi sontoloyo sesungguhnya diucapkan saat seseorang kesal melihat fenomena yang sedang terjadi. Jika Bung Karno kesal dengan fenomena taqlid dan bid'ahyang membuat umat Islam makin terbelakang dan Agusyanto kesal lantaran Indonesia negeri tropis namun masyarakatnya masih kelaparan, maka Jokowi kesal karena seruan kampanye damai justru diisi dengan saling fitnah dan adu domba.
Saat di ICE BSD, Tangerang (24/10), Jokowi mengatakan, "Kalau masih pakai cara-cara lama, masih memakai politik kebencian, politk sara, politik adu domba, politik pecah belah, itu namanya politik sontoloyo."
Sudah saatnya politik sontoloyo diganti dengan politik gagasan. Dalam hal ini, Jokowi dalam berbagai kesempatan selalu menekankan bahwa sekarang sudah bukan zamannya lagi menjalankan politik adu domba dan saling fitnah. Politikus masa kini, kata Jokowi, sudah semestinya mengedepankan adu program, gagasan, ide, prestasi dan rekam jejak.
Atas dasar itulah, kita ingin bahwa praktik politik sontoloyo segera diakhiri. Deklarasi "Kampanye Damai Pemilu 2019" yang gelar September lalu oleh KPU bersama dua pasangan calon-Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno-tidak boleh jadi pepesan kosong. Deklarasi tersebut sudah sangat tepat karena berisi agar peserta pemilu melakukan pemilihan dengan tertib dan damai serta para peserta dapat menjauhi politik uang, SARA, dan penggunaan hoaks.
Ingat bahwa saat ini kita memasuki masa kampanye pemilu terpanjang dalam sejarah pascareformasi (203 hari). Kampanye terpanjang tersebut harus digunakan sebaik-baiknya oleh para kandidat untuk melalukan kampanye programatik atau kampanye gagasan. Jangan sampai durasi kampanye yang panjang tersebut justru banyak disesaki dengan narasi-narasi politik sontoloyo.
Ali Rif'anDirektur Riset Monitor Indonesia



(mmu/mmu)
Memaknai Narasi "Sontoloyo" Jokowi Memaknai Narasi "Sontoloyo" Jokowi Reviewed by zona jp on November 02, 2018 Rating: 5

Tidak ada komentar:

Gambar tema oleh follow777. Diberdayakan oleh Blogger.